Tjipta Kecam Intervensi Menpora, Menpora Siap Hadapi Somasi Nurdin

Arya Perdhana - detiksport

Jakarta - Komite Banding Pemilihan Exco, Wakil Ketua dan Ketua Umum PSSI 2011-2015 mengaku banyak mendapat tekanan. Salah satunya, dari Menpora Andi Mallarangeng.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Komite Banding, Tjipta Lesmana, dalam konferensi pers di Hotel Santika, Petamburan, Jakarta Pusat, Jumat (25/2/2011) sore WIB.

Tjipta mengaku bahwa pihaknya menerima banyak sekali tekanan, ancaman dan intimidasi dari pihak luar. Yang disebut sebagai salah satu pihak yang memberi tekanan adalah Menpora.

"Kami memperhatikan campur tangan Pemerintah melalui Menpora Andi Mallarangeng. Kami menilai itu campur tangan," kata Tjipta di hadapan wartawan.

Menanggapi proses pemilihan Ketua Umum PSSI, Menpora memang beberapa kali mengeluarkan pernyataan yang cukup keras. Menpora mendesak PSSI menerima koreksi yang diajukan Pemerintah dan mengancam apabila tidak dilaksanakan, akan ada sanksi yang dijatuhkan.

"Pada 21 Februari, Pemerintah dan KON/KOI mendesak Komite Banding mengoreksi keputusan. Kami sayangkan pernyataan ini, itu fait accompli," cetus Tjipta yang juga seorang Guru Besar di Universitas Indonesia itu.

"(Pernyataan) Harus mengoreksi ini, seolah-olah tidak percaya pada integritas (anggota) Komite Banding. Itu intervensi yang blak-blakan," tandas Tjipta. ( arp / arp )

Menpora Siap Hadapi Somasi Nurdin 

Gede Suardana - detiksport

Nusa Dua - Ancaman Nurdin Halid untuk melakukan somasi ditanggapi serius oleh Menpora Andi Mallarangeng. Ia pun siap menghadapi somasi dari Nurdin tersebut.

"Kalau ada somasi dari pihak lain yang keberatan dengan kebijakan pemerintah yang silahkan saja. Itu hak mereka," kata Andi di sela-sela acara Council Executive Committee Meeting di Hotel Nusa Dua Beach, Nusa Dua, Jumat (25/2/2011).

Andi mengatakan pemerintah memiliki kewenangan mengatur PSSI jika tidak sejalan lagi. Pemerintah memiliki kewajiban untuk membina dan mengawasi PSSI.

"Pemerintah mempunyai kewenangan terhadap PSSI. Karena PSSI milik Indonesia maka harus untuk dengan peraturan Indonesia," katanya.

Terkait tanggapan atas somasi yang akan dilayangkan Nurdin kepada dirinya, Andi mengatakan belum memberita tanggapan.

"Pemerintah lagi menunggu jawaban atas peringatan yang diberikan kepada PSSI," ujarnya.( gds / rin )

sumber: http://www.detiksport.com

Read More

Miing: Dipenuhi Orang Parpol, PSSI Tidak Beres

Adi Nugroho - detiksport

Jakarta - Dalam tubuh PSSI terdapat banyak tokoh partai politik. Faktor tersebut dinilai telah menyebabkan jalannya organisasi sepakbola tertinggi di Indonesia itu tidak beres.

"Apabila organisasi olahraga, jangankan oleh orang partai, oleh suasana politik, udah enggak bakal beres, sebab ada kepentingan di situ. Apalagi ada orang partai yang numpuk di sana," ujar Anggota Komisi X DPR, Dedi Gumelar, dalam diskusi bertajuk 'Beranikah FIFA Menghukum Indonesia?' di Resto Sindang Jl Wijaya, Jakarta Selatan, Jumat (25/02/11).

Menurut pria yang akrab disapa Miing ini, terlalu banyaknya politisi di organisasi olahraga seperti PSSI akan memperburuk suasana. Jika mereka tengah bertengkar, bukan kepentingan bangsa dan negara yang dibela, tetapi kepentingan kelompok.

"Kalau mereka yang bertengkar, itu tidak lagi bicara tentang merah putih tapi kepentingan politik dan bisnis pundi-pundi itu," imbuhnya.

Dan tak jarang, jika tengah berprestasi, maka para politisi akan saling klaim. "Bahkan Nurdin pernah mengatakan di luar negeri bahwa kemenangan timnas adalah hasil kader Golkar. Ini apa maksudnya?," tanya Miing heran.

Namun, ketika ditanya apakah demonstrasi menentang Nurdin Halid akhir-akhir ini akan merusak citra Partai Golkar tempat Nurdin bernaung, Miing menjawab hal tersebut tidak berkorelasi.

"Enggak, saya kira itu tidak berhubungan dengan kepartaiannya," jawab kader PDIP ini.

Miing pun berharap agar masyarakat tidak hanya menyalahkan Nurdin atas buruknya prestasi sepakola Indonesia. Ia juga menuntut pertanggungjawaban pengurus provinsi (Pengprov) PSSI yang turut mendukung Nurdin.

"Yang juga mesti diminta pertanggungjawabannya adalah Pengprov. Mereka yang menentukan duduk berdirinya Nurdin. Selama ini mereka hanya memegang suara saja tetapi tidak pernah melakukan pembinaan sepakbola di daerahnya," ujar Miing.

( adi / a2s )

sumber: http://www.detiksport.com/

Read More

Putusan Komding Tampar PSSI

Putusan Itu Sama Halnya Menilai Proses Pemilihan Yang Ada Saat Ini Salah.

Laporan Fahri Rayyana dari Surabaya

Keputusan Komisi Banding (Komding) Pemilihan Ketua Umum PSSI dinilai kubu Arifin Panigoro (AP) dan George Toisutta (GT) menampar muka PSSI.

Menurut Saleh Ismail Mukadar, secara tak langsung putusan tersebut menegaskan semua proses pemilihan yang dilakukan PSSI saat ini salah karena tak mengikuti rule yang ada. Baik FIFA maupun aturan main yang berlaku di Republik ini.

"Putusan itu sama halnya tak mengakui segala proses pemilihan saat ini. Semua kembali ke titik nol," terangnya.

Saleh kemudian merujuk pada putusan Komding yang menganulir hasil putusan komisi pemilihan. "Proses pembentukannya (KP) saja sudah salahi aturan, bagaimana mau hasilkan putusan yang benar," tukasnya.

Penganulir tersebut, lanjut Saleh, membuat pihaknya tak terlalu mempersoalkan penolakan komding atas banding yang diajukan AP dan GT.

"Kalau diterima malah salah. Putusan KP saja tidak diakui," ujarnya.

Yang jelas, tambah Saleh, putusan Komding ini harus dikawal bersama sama. Artinya, semua proses diulang dari awal. KP sesuai FIFA Electoral Code dibentuk minimal enam bulan sebelum Kongres. Anggota yang dipilih pun harus benar benar independen. 

"Nggak kayak sekarang, bau Nurdin semua," sindirnya.

Bagaimana bila PSSI mengabaikan putusan tersebut dengan langsung memasuki tahap kongres? "Kita akan lawan lebih keras dari sekarang. Sepakbola negeri ini harus dihindarkan dari godaan para penjahat sepakbola yang terkutuk," tegasnya.

Komding memang merilis tiga putusan. Pertama, menolak banding kubu AP dan GT. Kedua, menganulir semua keputusan Komisi Pemilihan. Ketiga, mengembalikan semua pada PSSI. (gk-31) 

http://www.goal.com/

Read More

Jelang Kongres PSSI 2011 Pemerintah Didesak Bekukan PSSI

 MATARAM--MICOM: Pengurus Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Nusa Tenggara Barat mendukung langkah pemerintah yang akanmembekukan kepengurusan di tingkat pusat, jika Nurdin Halid tetap keras kepala tidak mau mengundurkan diri.

"Kami dukung pusat untuk mengintervensi penyelesaian polemik PSSI, kami juga dukung jika PSSI pusat dibekukan," kata Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Nusa Tenggara Barat (NTB) H. Muhammad Lutfi, kepada wartawan di Mataram, Jumat (25/2) petang.

Lutfi mengatakan, PSSI NTB berharap pemerintah yakni Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga terus terlibat aktif dalam penyelesaian polemik di tubuh PSSI yang akan menggelar Kongres di Bali, Maret mendatang. Karena itu, PSSI NTB mendukung langkah Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Malarangeng untuk bertindak tegas, karena Ketua Umum PSSI Nurdin Halid, mengabaikan koreksi pemerintah.

Salah satu koreksi yang menjadi perhatian yakni proses verifikasi Komite Pemilihan PSSI yang tidak meloloskan George Toisutta dan Arifin Panigoro sebagai bakal calon Ketua Umum PSSI periode 2011-2015. Namun, Komite Pemilihan PSSI tetap pada pendiriannya yakni hanya mengakomodasi dua nama yakni Nurdin Halid dan Nirwan Bakrie, sebagai kandidat  Ketua Umum PSSI periode empat tahun mendatang.

Pengurus PSSI NTB juga menyarankan Menegpora dan rakyat Indonesia tidak perlu takut sanksi dari FIFA jika proses seleksi Ketua Umum PSSI relatif menyalahi aturan. "Tidak usah takut sanksi FIFA, kami yakin FIFA akan kembali mendukung pemerintah dan rakyat Indonesia yang menghendaki kemajuan sepak bola di Tanah Air. Ada banyak contoh dimasa lalu, negara-negara yang sempat diberi sanksi oleh FIFA seperti Australia, Nigeria, dan Malaysia, yang akhirnya maju sepak bola di negara itu," ujar Lutfi.

Wakil Bupati Lombok Timur itu akan menyurati Menegpora guna memberi tahu sikap PSSI NTB yang mendukung penyelesaian polemik PSSI itu. Pengurus PSSI NTB juga sempat menyurati PSSI pusat agar mengakomodasi dua nama yang dijagal Komite Pemilihan PSSI yakni George Toisutta dan Arifin Panigoro.  "Bahkan, kami mengutus orang untuk menyampaikan secara langsung kepada pengurus PSSI pusat," ujarnya.

Lutfi dan pengurus PSSI NTB lainnya menghendaki Nurdin Halid legowo untuk meninggalkan kursi Ketua Umum PSSI karena selain terlalu lama memimpin, juga tidak lagi dikehendaki masyarakat pencinta bola di Tanah Air.

"PSSI butuh darah segar dalam kepengurusan di tingkat pusat, jangan biarkan organisasi PSSI terus carur-marut karena sangat berdampak pada perkembangan sepak bola di Tanah Air," ujarnya. (Ant/OL-2)

 SUMBER: http://www.mediaindonesia.com/

Read More

Keputusan Komite Banding Dipengaruhi Ancaman, Pengamat Sayangkan Keputusan Komite Banding PSSI

JAKARTA, KOMPAS.com - Keputusan Komite Banding ternyata tidak terlepas dari intimidasi dari pihak-pihak luar selama memeriksa berkas-berkas banding atas keputusan Komite Pemilihan Eksekutif PSSI periode 2011-2015.

Sebagaimana diberitakan, Komite Banding tidak meloloskan banding dua bakal calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Arifin Panigoro dan George Toisutta. Mereka pun menolak banding dua bakal calon anggota Komite Eksekutif yakni Sihar Sitorus dan Tuti Dau. Selain itu, Komite Banding beranggotakan Ketua Tjipta Lesmana, Wakil Gayus Lumbuun serta anggota Alfred Simanjuntak dan anggota pengganti Max Boboy serta Triandi Mulkan memutuskan menolak hasil verifikasi Komite Pemilihan dan menyerahkannya kepada PSSI.

Tjipta Lesmana mengatakan, selama bekerja mengaku mendapat cukup banyak tekanan. Salah satu tekanan yang dimaksud Tjipta adalah tekanan dari pemerintah yang meminta Komite Banding mengoreksi keputusan Komite Pemilihan.

"Andaikata kami diberikan kebebasan suasana kondusif, kami bisa memutuskan. Keras sekali ancaman-ancaman dari berbagai pihak tetapi tidak kami layani. Kami tidak mau didikte. Jadi, inilah yang keputusan yang diambil," kata Tjipta dalam jumpa pers di Hotel Santika, Jumat (25/2/11). "Kami juga mengetahui campur tangan pemerintah pada 21 Februari. Pemerintah meminta Komite Pemilihan segera memeriksa keputusannya. Tadi pagi juga mengancam PSSI agar mengabulkan banding agar kongres PSSI lancar. Ini adalah tekanan," tegasnya.

Dikatakan Tjipta, keputusan Komite Banding bukanlah keputusan politis. "Keputusannya seperti ini karena banyak tekanan dan intimidasi dari berbagai pihak. Kami mengambil keputusan ini karena melihat suasana tidak lagi kondusif. Kami juga harus melihat lingkungan. Tetapi ini bukan berarti keputusannya bersifat politis," tegas Tjipta.

Sumber ; http://bola.kompas.com/ 

###

Pengamat Sayangkan Keputusan Komite Banding PSSI

Penulis : Asni Harismi

JAKARTA--MICOM: Pengamat olahraga Fritz E Simandjuntak menilai Komite Banding justru tidak melakukan kerja apa-apa dengan menyerahkan kembali kepada PSSI.

''Konsiderans dari keputusan tersebut apa sebenarnya? Lha kok dikaitkan dengan tekanan, intimidasi, sampai campur tangan pemerintah. Kalau memang tidak tunduk pada tekanan, buat dong keputusan. Tolak atau terima pencalonan George (Toisutta),'' ujar Fritz.

Yang harus dilakukan sekarang, menurut Fritz, adalah menekan pada share holder (pemilik suara) yang akan berkongres nanti. Sebab ini mirip Mei 1998 ketika rakyat meminta kepemimpinan nasional turun, tapi Ketua MPR Harmoko masih berkeras meminta hal itu berlanjut.

''Para share holder harus peka terhadap suara masyarakat sepak bola nasional. Mereka tidak lagi menghendaki Nurdin, ya harus didengar,'' tegas Fritz. (OL-12)

Sumber : http://www.mediaindonesia.com/

Read More